SAMPANG_Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejatinya dirancang untuk menjadi tulang punggung operasional pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sayangnya, harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Hasil terbaru dari Survei lapangan di SDN DHARMA TANJUNG 1, SATGAB TKN-BASUPATI melakukan uji petik dan mendapati dugaan penyalahgunaan dana BOS.
Lebih dari sekadar angka, temuan ini mencerminkan masih rapuhnya integritas dalam sistem pendidikan nasional. Modus dugaan penyelewengan pun beragam mulai dari pemotongan dana PIP hingga praktik nepotisme dan laporan fiktif.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih. Padahal, dana BOS adalah instrumen penting yang mendukung program wajib belajar 12 tahun, untuk pemerataan layanan pendidikan. Kalau ini disalahgunakan, yang dirugikan adalah peserta didik,” tegas Ketua Umum TKN, H.Mino
Modus Korupsi di Dunia Pendidikan: Dari Potongan Dana PIP hingga Manipulasi Dokumen
Data menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan dana BOS pada sekolah tersebut bukan hanya pada pengadaan barang dan jasa,namun jugak diduga melakukan penggelembungan biaya. Bahkan, pelanggaran seperti laporan fiktif dan manipulasi dokumen mengingat keadaan sekolah nampak kumuh dan lusuh disebabkan tembok yg mengelupas dan plafon yang ambrol dimana tidak sesui dengan anggaran pada SARPRAS setiap tahunnya.
H.Mino menekankan bahwa integritas pendidikan tidak cukup hanya diajarkan kepada siswa, tetapi harus menjadi bagian dari sistem itu sendiri. “Pendidikan antikorupsi bukan semata soal membentuk karakter murid, tapi juga memastikan sistemnya bersih dan tidak memberi ruang pada praktik curang,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, memang terdapat sedikit perbedaan, namun sangat tipis..
“Ini menjadi ironi, mengingat pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional seharusnya berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia serta warga negara yang bertanggung jawab,” tambah H.Mino.
Sementara itu Ketua Umum BASUPATI, menyayangkan sikap kepala sekolah yang dinilai tidak koperatif, karena berupaya menghindar meskipun surat pengantar uji petik di layangkan dari jauh-jauh hari.
“Askur, kami menduga kepala sekolah sengaja menghindar karena tidak akan mampu membuktikan atau menjelaskan dugaan penyimpangan kepada kami,pungkas askur.”
Saat awak media menghubungi kepala sekolah via WhatsApp (WA) untuk konfirmasi guna mendapatkan berita berimbang, hal tersebut merupakan bagian dari upaya menaati Kode Etik Jurnalistik, namun alih-alih mendapat jawaban pihak sekolah justru mangajak ngopi awak media.
“sudahlah mas datang saja ke sekolah, kita ngopi duduk bareng, kita rembuk bersama”
jawab Kepala sekolah SDN Dharma Tanjung 1.