Hadiri HUT APKASI ke-26, PLT Bupati Perjuangkan Keadilan Fiskal, Infrastruktur dan Suarakan Pembiayaan PPPK Dari APBN

Hadiri HUT APKASI ke-26, PLT Bupati Perjuangkan Keadilan Fiskal, Infrastruktur dan Suarakan Pembiayaan PPPK Dari APBN

Seputanegeri.my.id// – PLT Bupati Muara Enim, Ir. Hi. Sumarni, M.Si menghari puncak peringatan HUT pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) ke-26 yang diselenggarakan di Deli Serdang provinsi Sumatera Utara Kamis (02/07/26). Kehidiran PLT Bupati Muara Enim membawa misi besar untuk menyuarakan kepentingan strategis di forum Nasional yang dihadiri ratusan oleh kepala daerah de Indonesia tersebut.

Dirinya menegaskan momentum berskala nasional yang bertepatan dengan HUT ke-80 Ki Kabupaten Deli Serdang ini harus dimanfaatkan secara taktis sebagai jembatan diplomasi guna mempercepat pembangunan daerah dan memperjuangkan aspirasi mendasar masyarakat bumi Serasan sekundang. Dalam dialog forum otonomi daerah tersebut, PLT Bupati menyoroti urgensi keadilan piskal bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) demi menjaga stabilitas pembangunan di tengah regulasi pusat.

Pemotongan anggaran transfer ke daerah mencapai 1,4 triliun dinilai sangat membebani ruang gerak fiskal pemerintah Kabupaten dalam merealisasikan program prioritas melalui jejaring Apkasi, dirinya menyampaikan daerah penghasil energi nasional terbesar seperti Muara Enim sudah sepatutnya mendapatkan formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional guna membiayai kebutuhan mendasar publik.

Tantangan pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada pembiayaan infrastruktur, jalan yang kini menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Muara Enim. Kondisi ini membuat dirinya secara agresif mencari alternatif pendanaan melalui skema bantuan keuangan khusus, Dana Alokasi Khusus ((DAK) dari pemerintah pusat, serta penguatan komitmen, Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari BUMN, BUMD, dan BUMS yang beroperasi diwilayahnya.

Guna menyiasati impitan beban fiskal dari pusat tersebut, Ir. Hj. Sumarni menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak tinggal diam terus bergerak mandiri. Langkah taktis dan agresif turut ditempuh melalui optimalisasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu fokus utamanya menggenjot sektor pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor serta intensifikasi potensi retribusi lainnya, demi memperkuat ketahanan anggaran internal daerah.

Pemotongan anggaran transfer ke daerah.mencapai 1,4 triliun dinilai sangat membebani ruang gerak piskal pemerintah Kabupaten dalam merealisasikan program prioritas melalui jejaring Apkasi, dirinya menyampaikan daerah penghasil energi nasional terbesar seperti muara Enim sudah sepatutnya memdapatkan formulasi dana bagi hasil (DBH) yabg lebih proporsional guna membiayai kebutuhan mendasar publik.

Tantangan pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada pembiayaan infrastruktur jalan yang kini menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Muara Enim. Kondisi ini membuat dirinya secara agresif mencari alternatif pendanaan melalui skema bantuan keuangan khusus, dana alokasi khusus ((DAK) dari pemerintah pusat, serta penguatan komitmen, cirporate sosial responsibility (CSR) dari BUMN, BUMD, dan BUMS yang beroperasi diwilayahnya.

Selain masalah pembiayaan fisik dan aparatur, kepemimpinan PLT Bupati juga menaruh perhatian serius pada pemulihan citra daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dirinya memastikan perbaikan birokrasi, digitalisasi pelayan publik, serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan terus digenjot demi membangun kembali kepercayaan pemangku kepentingan. Langkah pembenahan internal ini sengaja ditonjolkan di forum Apkasi untuk meyakinkan para investor nasional bahwa Kabupaten Muara Enim merupakan mitra investasi yang aman dan kondusif. Sebagai langkah jangka panjang mengurangi ketergantungan pada sektor tambang, hilirisasi komoditas nan tambang, khususnya perkebunan kopi, kelapa sawit dan karet turut diperjuangkan.

PLT Bupati memaparkan diversifikasi ekonomi sangat krusial untuk menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal ditengah bayang-bayang transisi energi lokal. Melalui keikutsertaan aktif ini, Pemkab Muara Enim berharap aspirasi kolektif dari arus bawah dapat dipertimbangkan oleh kementrian terkait dan diakomodasi menjadi kebijakan pusat yang berpihak pada daerah. Ir. Hj. Sumarni optimis bahwa kolaborasi antar pemerintah Kabupaten dalam wadah APKASI yang mengusung tema “Satu misi, satu aksi, membangun negeri” ini akan menjadi daya dorong kuat bagi kemandirian ekonomi Muara Enim. (Reza/Ril).