SAMPANG – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Hidayatul Ihsan, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, mendapat sorotan tajam dari wali murid. Laporan penggunaan anggaran sekolah tahun 2023 hingga 2025 diduga mengandung sejumlah kejanggalan yang dinilai perlu segera diaudit secara menyeluruh oleh instansi terkait.
Kecurigaan masyarakat mencuat setelah sejumlah wali murid mempelajari rincian laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dari hasil penelusuran itu,
ditemukan beberapa pos anggaran yang dianggap tidak masuk akal dan terkesan hanya disusun untuk memastikan dana negara terserap habis setiap tahun.
Salah satu wali murid yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengungkapkan, pembayaran honor tenaga honorer tercatat dengan nominal identik dalam beberapa tahun anggaran berturut-turut. Menurutnya, kondisi tersebut sulit diterima secara logika karena kebutuhan operasional sekolah semestinya berubah mengikuti jumlah tenaga kerja dan aktivitas pendidikan.
“Honor honorer tiap tahun angkanya sama persis. Ini yang membuat kami curiga karena kebutuhan sekolah pasti berubah. Jangan sampai laporan hanya dibuat formalitas agar anggaran terlihat habis,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Selain honorarium, perhatian wali murid juga tertuju pada besarnya anggaran administrasi kegiatan sekolah yang dinilai lebih dominan dibanding anggaran perawatan fasilitas pendidikan. Padahal, kondisi sarana belajar di sekolah disebut masih memerlukan pembenahan di berbagai sisi.
Tak hanya itu, anggaran perpustakaan tahun 2025 yang dikabarkan meningkat cukup besar juga menjadi sorotan. Wali murid mengaku belum melihat adanya perubahan signifikan, baik dari sisi koleksi buku maupun fasilitas perpustakaan di lingkungan sekolah.
Kejanggalan lain yang paling disorot adalah pola laporan penggunaan dana BOSP yang selalu tercatat habis total tanpa sisa saldo selama tiga tahun berturut-turut. Pola tersebut dinilai tidak lazim dan memunculkan dugaan adanya pengondisian laporan administrasi.
“Kalau setiap tahun anggaran selalu habis nol rupiah tanpa sisa, publik tentu berhak curiga. Secara administrasi mungkin terlihat aman, tetapi fakta di lapangan harus diuji,” tegasnya.
Sejumlah wali murid kini mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Sampang turun langsung melakukan audit investigatif, termasuk pemeriksaan fisik terhadap realisasi penggunaan dana di sekolah.
Mereka meminta seluruh penggunaan anggaran negara, mulai pengadaan buku, pembayaran honor tenaga honorer, hingga pemeliharaan fasilitas pendidikan, diperiksa secara terbuka agar tidak hanya berhenti pada laporan di atas kertas.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak SMP Hidayatul Ihsan disebut telah menerima permintaan klarifikasi terkait dugaan kejanggalan tersebut. Namun pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi atas berbagai tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.
Umar