SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digital melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Optimalisasi PAD Non Tunai yang digelar di Ruang Adirasa Lantai II Kantor Pemkab Sumenep, Senin (19/05/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, SH, MH dan dihadiri Kepala Bapenda Ferdiansyah Tetrajaya, Asisten I Sekdakab Didik Wahyudi, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.
Dalam sambutannya, Wabup KH Imam Hasyim menegaskan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan minim kebocoran anggaran.
Menurutnya, meski capaian PAD tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan dan harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar seluruh OPD semakin optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Penurunan ini harus menjadi motivasi untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja di setiap OPD,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengelolaan belanja modal yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Wabup meminta penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Selain itu, penguatan data pada setiap OPD disebut menjadi faktor penting dalam mendukung sistem PAD digital. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat monitoring dan evaluasi guna mencegah praktik pungutan liar serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan.
“Evaluasi harus dilakukan rutin agar setiap kelemahan bisa segera diperbaiki dan target pendapatan daerah dapat tercapai,” tegasnya.
Wabup bahkan meminta seluruh OPD melaksanakan evaluasi internal minimal setiap bulan sebagai langkah pengawasan dan perbaikan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, persoalan penataan pedagang pasar juga menjadi perhatian. Menurutnya, masih banyak pedagang yang berjualan di luar area resmi sehingga mempengaruhi optimalisasi retribusi daerah.
Karena itu, ia meminta dinas terkait bersama Satpol PP dan aparat lainnya melakukan penertiban secara humanis namun tetap tegas agar kondisi pasar lebih tertib dan penerimaan retribusi dapat berjalan maksimal.
Melalui HLM Optimalisasi PAD Non Tunai tersebut, Pemkab Sumenep berharap sistem transaksi digital semakin kuat sehingga mampu meningkatkan transparansi, memperkecil kebocoran anggaran, dan mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.
Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Umar