PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akhirnya angkat bicara terkait kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam konferensi pers yang digelar, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan PALI, H. Andre Fajar Wijaya, mengungkapkan bahwa Bupati PALI akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
“Bapak Bupati akan melakukan evaluasi terhadap MBG, agar tidak ada lagi anak-anak kita yang mengalami keracunan,” tegas Andre di hadapan awak media, Jumat (24/5).
Dari hasil laboratorium yang telah dikaji Dinas Kesehatan melalui Laboratorium BLKM Palembang , ditemukan bahwa beberapa sampel makanan dan air minum dalam program MBG tidak memenuhi standar kesehatan. Tempe goreng yang dikonsumsi dinyatakan melebihi ambang baku mutu, sementara sampel air dari sumur bor dan PDAM juga menunjukkan kadar pencemaran di atas nilai ambang batas.
“Sampel lain yang masih di bawah baku mutu, namun temuan utama tetap pada tempe dan air,” jelas Andre.
Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh pengusaha pelaksana MBG yang menegaskan bahwa seluruh bahan makanan berasal dari UMKM lokal di PALI, kecuali ikan tongkol yang dikirim dari Palembang.
Sementara itu, Yati, salah satu penyedia tempe untuk MBG, mengaku terpukul atas tudingan yang menyudutkan produknya sebagai sumber keracunan. Ia mengungkapkan bahwa pengelola dapur MBG sebelumnya hanya memesan 300 keping tempe berbeda dari biasanya yang 500 keping dengan alasan masih ada sisa minggu sebelumnya.
“Saya tidak menjamin jika tempe sisa minggu lalu dibekukan dan dimasak kembali. Tempe itu mudah basi. Kalau hasil lab menemukan kuman patogen, saya harap peneliti bisa menjelaskan jelas asalnya dari mana,” ungkap Yati.
Ia pun menuturkan bahwa usahanya sangat terdampak. “Biasanya 500 keping laku semua, sekarang cuma 200 yang terjual. Kami butuh solusi dari pemerintah, terutama soal penyediaan bahan baku seperti kedelai yang bermutu,” lanjutnya.
Usai konferensi pers, tim media mencoba menghubungi kembali Plt Kadinkes H. Andre Fajar Wijaya yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda PALI, dengan sejumlah pertanyaan penting, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinkes PALI.
Pertanyaan yang diajukan mencakup:
- Apa langkah konkret Dinkes terhadap distribusi bahan mentah dari PALI, khususnya tempe, pasca-insiden ini?
- Apakah Dinkes telah melakukan penelusuran terhadap produsen atau distributor tempe tersebut?
- Apakah ada kemungkinan tempe yang sama telah beredar di tempat lain, dan bagaimana antisipasi Dinkes terhadap potensi keracunan lanjutan?
- Apakah Dinkes akan menerapkan standar atau regulasi baru terhadap bahan makanan yang digunakan di dapur umum seperti MBG?
Ketiadaan jawaban resmi dari Dinkes menimbulkan tanda tanya besar tentang kesiapan dan transparansi Pemkab PALI dalam menangani krisis yang menyangkut keselamatan anak-anak.
Program MBG yang digagas pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo, sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun tanpa pengawasan ketat dan pengendalian mutu yang serius, program ini justru bisa menjadi bumerang.
Kini, publik menunggu langkah nyata dari Pemkab PALI: evaluasi menyeluruh atau sekadar reaktif tanpa penyelesaian mendasar? (red).
Umar