Opini Oleh Mairil Afrianto,S.E. (Tokoh Masyarkat Kab. PALI).
Pada pertengahan tahun 1950-an, suasana politik nasional mulai memanas. Daerah-daerah di luar Jawa, terutama di Sumatera, mulai merasa tersisih dari arus pembangunan nasional. Hasil bumi — minyak, karet, batubara, dan timah — disetor ke kas negara, tetapi hasilnya tidak kembali dalam bentuk infrastruktur dan kesejahteraan di daerah.
Di tengah kegelisahan itu, para tokoh sipil dan militer di Sumatera Selatan berinisiatif menyampaikan aspirasi mereka melalui jalan yang elegan dan santun, bukan lewat senjata.
Hasilnya adalah sebuah dokumen politik bersejarah yang dikenal dengan nama “Piagam Palembang”, yang lahir pada tahun 1957.
📜 Isi dan Semangat Piagam Palembang
Piagam Palembang bukanlah deklarasi perlawanan bersenjata, tetapi pernyataan sikap politik daerah terhadap kebijakan pusat.
Isi pokoknya menegaskan beberapa hal penting:
- Menuntut keadilan dalam pembagian hasil kekayaan daerah.
Bahwa daerah penghasil sumber daya harus memperoleh bagian yang layak untuk membiayai pembangunan sendiri. - Mendorong otonomi daerah yang lebih luas.
Agar kebijakan daerah bisa menyesuaikan kebutuhan lokal, bukan hanya mengikuti perintah pusat. - Menyerukan perbaikan sistem pemerintahan dan manajemen ekonomi nasional.
Dengan menolak segala bentuk penyimpangan dan monopoli kekuasaan yang merugikan rakyat daerah.
Namun, semua tuntutan itu disampaikan tanpa ancaman dan tanpa kekerasan.
Karena itu Piagam Palembang disebut sebagai bentuk koreksi santun, berbeda dengan deklarasi PRRI (1958) yang muncul setahun kemudian dan menempuh jalur perlawanan bersenjata.
⚖️ Makna Historis dan Politik
Piagam Palembang mencerminkan tingginya kedewasaan politik para pemimpin daerah di Sumatera Selatan saat itu. Mereka tidak menolak NKRI, tetapi justru ingin meluruskan arah perjalanan Republik agar lebih adil dan seimbang antara pusat dan daerah.
Bisa dikatakan, Piagam Palembang adalah suara nurani daerah — suara yang lahir dari semangat persatuan, bukan perpecahan.
Sayangnya, pemerintah pusat saat itu tidak cukup tanggap terhadap pesan moral dari Palembang, sehingga ketegangan pusat–daerah terus meningkat dan akhirnya meledak menjadi gerakan PRRI di Sumatera Barat tahun berikutnya.
🌾 Relevansi untuk Masa Kini
Lebih dari enam dekade kemudian, pesan Piagam Palembang tetap hidup.
Ketimpangan pembangunan, penguasaan sumber daya oleh pusat, dan ketergantungan fiskal daerah masih menjadi isu yang terus dibicarakan.
Semangat Piagam Palembang mengingatkan kita bahwa:
Daerah berhak bersuara, bukan memberontak. Keadilan bisa diperjuangkan tanpa harus mengkhianati persatuan. (red).
Umar